Cirebon -Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) kembali menyerukan aksi bersama kepada seluruh elemen masyarakat Cirebon untuk turun ke jalan dalam rangka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan pada Pemerintah Kota Cirebon.
Ketua Umum ARM Furqon Mujahid, yang di sapa bang Jahid dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keprihatinan atas lambannya penanganan kasus yang telah lama menjadi sorotan publik. Menurutnya, sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta dugaan penyimpangan anggaran perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kota Cirebon juga mengajak segenap elemen masyarakat kota Cirebon untuk turun berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, prolognya kepada para wartawan.
> “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat — mahasiswa, aktivis, ormas, dan para tokoh masyarakat — untuk bersatu dalam aksi damai. Sudah saatnya kita kawal bersama penegakan supremasi hukum di Cirebon, agar tidak ada lagi praktik penyimpangan dana publik yang merugikan keuangan negara juga menyengsarakan rakyat,” tegas bang jahid.
ARM menilai bahwa proyek Revitalisasi TA.2025 yang dibiayai oleh APBN melalui Dinas Pendidikan Kota Cirebon TA.2025 serta pengelolaan DAU TA.2023 menyimpan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi spesifikasi pekerjaan maupun transparansi penggunaan Anggaran. Karena itu, ARM mendesak agar Aparat Penegak Hukum baik itu dari Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan juga melakukan audit investigasi secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap APH terjawab.
Lebih lanjut, Ketua Umum ARM juga menegaskan bahwa aksi ini bukan semata bentuk protes, melainkan upaya bersama masyarakat sipil untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih tanpa Korupsi. Serta merealisasikan amanat undang-undang agar peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi benar-benar dijalankan. Bagaimana suatu daerah itu bisa kondusif jika karakter para pemimpin dan pejabatnya masih bermental korup, Kondusifitas itu akan terwujud bila pemimpin dan pejabat didaerah itu bisa menjadi tauladan dan tidak memiliki mental korup, ungkap Bang Jahid dengan nada geram.
Aksi unjukrasa bersama seluruh elemen masyarakat Cirebon ini rencananya akan digelar dalam waktu dekat dengan tema; _"Bersihkan Cirebon dari Pemimpin dan Pejabat yang bermental korup serta mendesak agar APH segera menindaklanjuti temuan dugaan Korupsi agar Cirebon bebas dari tangan kotor para koruptor."_
ARM berharap, desakan masyarakat ini dapat menjadi momentum bagi APH untuk menegakkan Supremasi Hukum secara tegas dan transparan serta tanpa tebang pilih juga merealisasikan amanat undang-undang tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi pungkas Bang Jahid yang juga dikenal sebagai tokoh pegiat anti korupsi nasional tersebut.
Penulis : Hardi.P
