"Kami meminta pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dirjen Imigrasi & Kepolisian agar serius menangani persoalan ini ". Ucapnya saat di hubungi
Menurut Sandri konstitusi kita mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk pekerja migran yang bekerja di sejumlah negara. Namun, hingga saat ini masalah PMI terkait TPPO masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia, jumlah PMI korban TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun harus ada formulasi dan solusi yang tepat.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa menurut data bank dunia pada tahun 2017 ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja berarti ada lebih dari 5,4 juta pekerja ilegal alias tindak pidana penjualan orang yang berhasil lolos bekerja di luar negeri.
" Coba bayangkan 5,4 juta orang bekerja diluar negeri tanpa ada dokumen pendukung yang lengkap, ini masalah serius harus disikapi ". Ucap Rumanama
Ia mengatakan bahwa mafia penjualan orang ini sungguh miris dan sangat bertentangan dengan falasafah bangsa Indonesia dan melawan amanat konstitusi.
Ia juga mengatakan bahwa harus ada bersih bersih di BP2MI karena ada indikasi oknu yang main mata dengan pelaku TPPO.
Selain itu ia mendesaj agar Bareskrim Mabes Polri, Dirjen Imigirasi & Kementerian Ketenagakerjaan segera mengusut tuntas tindakan kriminal ini hingga ke akar akarnya.
"Kami dari PB SEMMI mendukung agar kepala BP2MI bersih bersih di Internal BP2MI, Serta Mendesak Bareskrim Polri mengungkap jaringan TPPO yang diduga di back up oleh oknun aparat kepolisian ini harus tuntas " Tegasnya
Tim Redaksi
