Papua,detiknewstv.com Kalau KPK benar-benar tegakkan hukum dalam rangka pembrantasan korupsi di Indonesia, referensi kredibel dan dapat dipercaya ialah hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena masalah adalah domain atau teritorinya BPK.
KPK akan kuat dan punya kredibilitas pada saat hasil kerja BPK menjadi pijakan, acuan, pegangan dan pedoman KPK untuk menangkap, memeriksa, mengadili dan menghukum Lukas Enembe Gubernur Papua.
Tapi, faktanya, KPK berjalan ke jalur lain dengan sangat mengabaikan hasil kerja BPK. BPK lembaga profesional dan masalah keuangan adalah wilayah hukumnya BPK. Jelas dan pasti, hasil kerja BPK melalui proses dan prosedur keuangan yang benar dan memiliki data akurat dan kredibel.
Pertanyaan saya sebagai berikut:
1.Mengapa KPK tidak bekerjasama dengan BPK?
2. Mengapa KPK tidak menggunakan hasil temuan BPK tentang keuangan di provinsi Papua?
3. Mengapa KPK mencari atau meminta data dan informasI kepada rakyat Papua?
4 Dimana kerugian Negara yang ditemukan oleh BPK?
5. Apakah KPK menggunakan dasar laporan BPK menangkap Lukas Enembe Gubernur Papua?
6. Apakah KPK tangkap Lukas Enembe hanya dengan tuduhan tanpa dasar (baseless) dengan 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 25 Januari 2023 menyampaikan:
"Kami berharap peran masyarakat yang apabila memiliki data dan informasi lain terkait dugaan kirupsi terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua, silahkan dapat disampaikan ke KPK."
Rakyat Papua ketahui bahwa KPK RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua, tahun anggaran 2021.
Predikat terbaik ini terasa sangat spesial bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur, telah berhasil mencatat tinta emas dengan mengantongi predikat Opini WTP sebanyak 8 kali sejak 2015 lalu.
Sepertinya KPK dan BPK ada masalah yang serius karena BPK sudah menilai dan memberikan penghargaan kepemimpin Lukas Enembe Gubernur Papua delapan kali WTP sejak tahun 2015 dan BPK tidak menemukan kerugian Negara. Tapi, KPK tampil sebagai tangan atau kekuasaan yang merusak dan meremehkan hasil kerja BPK hanya dengan dana 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe Gubernur Papua.
KPK melakukan kriminalisasi, politisasi, diskriminasi berbasis rasial sistematis, masif dan kolektif terhadap Lukas Enembe Gubernur Papua sangat bertolak belakang dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Terima kasih. Selamat membaca. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, Jumat, 27 Januari 2023
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________
Nomor Kontak: 08128888712; 08124888458
