Jakarta - Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS Indonesia) telah melaksanakan Aksi Jilid III "Sedot Tinja Istana" di depan Istana Negara dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aksi yang diikuti sekitar 100 mahasiswa tersebut membawa mobil sedot tinja sebagai simbol pembersihan praktik-praktik kekuasaan yang dinilai mencederai etika pemerintahan serta boneka bergambar Teddy Indra Wijaya sebagai simbol kritik terhadap berbagai kontroversi yang selama ini menjadi sorotan publik.kata Fahri, kepada wartawan pada (25/6/26)
Dan juga Mobil Fahri yang diduga dirusak oleh orang suruhan Teddy.
Dalam aksi tersebut, massa menegaskan bahwa persoalan yang mereka suarakan bukan sekadar tentang satu individu, melainkan tentang masa depan meritokrasi, profesionalisme institusi negara, serta penghormatan terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Koordinator Lapangan dan juga sebagai Ketua Umum GAMIS Indonesia, Fahri Salim, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti hanya pada aksi simbolik apabila pemerintah dan aparat penegak hukum terus mengabaikan tuntutan yang disampaikan secara konstitusional.
"Kami telah datang dengan cara yang bermartabat, menyampaikan kritik secara terbuka dan konstitusional. Namun apabila negara memilih diam, maka kami akan memperluas konsolidasi nasional bersama mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen rakyat untuk memastikan tuntutan ini tidak dapat lagi diabaikan." Tegas Fahri.
7 TUNTUTAN AKSI GAMIS INDONESIA
1. Cabut Bintang Mahaputera Utama dan Copot Teddy Indra Wijaya dari Jabatan Sekretaris Kabinet
“GAMIS Indonesia mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut penghargaan Bintang Mahaputera Utama apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Penghargaan negara tidak boleh menjadi simbol kedekatan kekuasaan, melainkan harus diberikan berdasarkan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Kami juga mendesak pencopotan Teddy Indra Wijaya dari jabatan Sekretaris Kabinet demi memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” Tambah Fahri.
2.Audit dan Usut Tuntas Dugaan Rekayasa Akademik di Seskoad.
“Kami mendesak TNI Angkatan Darat khususnya SeskoAD melakukan investigasi independen terhadap seluruh proses pendidikan, kehadiran, penilaian, dan sebagai lulusan terbaik Teddy Indra Wijaya di Seskoad. Kami yakin adanya pelanggaran akademik maupun administratif, maka kami menuntut status kelulusan dan penghargaan yang diperoleh harus dicabut sesuai ketentuan yang berlaku tanpa perlakuan istimewa.” Lanjut Fahri.
3.Cabut dan Batalkan Perpres Nomor 148 Tahun 2024
“Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Perpres Nomor 148 Tahun 2024 yang dinilai menimbulkan polemik dan membuka ruang konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan. Regulasi negara tidak boleh dibuat untuk mengakomodasi kepentingan individu tertentu, melainkan harus berpijak pada prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan publik.” Imbuhnya.
4.Usut Tuntas Harta Kekayaan TINJA (Teddy Indra Wijaya) yang naik signifikan selama satu tahun.
“Kami menuntut Kejaksaan Agung lewat JAMPIDMIL, KPK dan lembaga terkait melakukan audit investigatif terhadap seluruh sumber kekayaan Teddy Indra Wijaya yang tercantum dalam LHKPN serta menelusuri setiap dugaan konflik kepentingan dan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dalam proyek-proyek pemerintah seperti dugaan keterlibatan Ibunya yang diduga bermain proyek MBG yang menjadi perhatian publik. Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari prinsip transparansi.” Lanjutnya
5.Evaluasi Menyeluruh Proses Kenaikan Pangkat dan Karier Militer
“Kami menuntut dilakukan pemeriksaan terhadap proses percepatan kenaikan pangkat yang diterima TINJA (Teddy Indra Wijaya) untuk memastikan seluruh prosedur telah sesuai dengan aturan dan prinsip meritokrasi di lingkungan TNI. Institusi militer harus dijaga dari praktik yang berpotensi mencederai rasa keadilan bagi prajurit yang berkarier melalui proses pengabdian yang panjang dan profesional.”tegasnya lagi.
6.Reformasi Jabatan Sekretaris Kabinet dan Hentikan Politik Kedekatan
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan ulang kelembagaan Sekretariat Kabinet agar jabatan strategis tersebut diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, dan kapasitas kenegaraan yang memadai. Jabatan publik tidak boleh menjadi ruang bagi politik kedekatan, melainkan harus menjadi instrumen pelayanan negara yang profesional.” Geram Fahri.
7.Hentikan Sentralisasi Pengaruh dan Buka Ruang Masukan yang Sehat bagi Presiden
“Kami mendesak terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, dan kolaboratif sehingga Presiden mendapatkan masukan yang utuh dari para menteri, ahli, akademisi, dan berbagai elemen bangsa. Pemerintahan yang sehat tidak boleh bergantung pada lingkaran sempit kekuasaan, melainkan harus bertumpu pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis kepentingan rakyat.” Lugas Fahri.
NEGARA JANGAN MENUTUP TELINGA
GAMIS Indonesia menegaskan bahwa apabila tuntutan-tuntutan tersebut terus diabaikan tanpa adanya respons yang jelas dan terukur dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, maka gerakan ini akan memasuki tahap konsolidasi yang lebih luas.
"Jika negara terus memilih diam, kami akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan rakyat secara nasional. Kami akan turun ke kampus-kampus, daerah-daerah, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen bangsa yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola negara. Suara rakyat tidak akan berhenti hanya karena penguasa menolak mendengar."
"Aksi Jilid III adalah peringatan. Jika tidak ada respons, maka gelombang berikutnya akan lebih besar, lebih luas, dan lebih kuat. Demokrasi tidak boleh dibungkam, kritik tidak boleh dimatikan, dan kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan." Tutup Fahri.
ANTO
