Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Asosiasi,Majelis Rakyat Papua Menolak Non Papua Mencalonkan Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dari Parpol manapun, Yang Boleh Hanya Pribumi

Mei 24, 2024 | Mei 24, 2024 WIB Last Updated 2024-05-24T04:06:30Z
Jakarta, DetikNewstv.com,-Asosiasi MRP Papua pegunungan,ustadz Ismail Asso, minta  Calon  Calon Bupati Calon Gubernur ,Harus  orang asli Papua, dalam Pilkada di wilayah Papua pegunungan, karena peristiwa tersebut merupakan "satu-satunya sarana warga Papua menyuarakan aspirasinya", kata Ismail asso di kutip dari akun YouTube   @papuatv75

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua — menolak pencalonan calon bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua, dalam Pilkada Papua pegunungan,

Mereka menganggap hal ini sesuai semangat dan aturan di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua 

Namun beberapa partai politik yang bertarung dalam pilkada di Papua ,mengklaim pilihan calonnya lebih didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul calon. Tegasnya.


Pegiat  sosial,  dan anggota MPR Papua pegunungan, Ismail asso ,desak pemerintah akhiri krisis politik dan  Kesejahteraan masyarakat Papua pegunungan, maka dari itu ustadz Ismail Asso menolak keras  calon kepala daerah tidak di perbolehkan Mencalonkan diri  Dari Orang Orang Non Papua ujarnya.



Asosiasi MPR Ustadz Ismail Asso,mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4.

Ayat 3 dalam UU Otsus tertulis, "Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua".

Ismail asso menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya, "harus orang asli Papua serta mendapat lampu hijau dari MRP".

"Yang kita perjuangan baik calon bupati Calon walikota dan calon gubernur harus asli orang Papua , tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati Papua dan wakilnya non-Papua," ujar  Ismail asso ,
Dia mengaku khawatir jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua. "Seperti yang terjadi  sekarang, pungkasnya.



( Tim Redaksi)
×
Berita Terbaru Update