Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Megapolitan Hukum dan kriminal KRIMINAL TNI POLRI Hukum & Kriminal hukum TNI Politik TNI AD TNI/POLRI Pendidikan News/ Megapolitan Sosial Berita > Polri Agama News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Budaya Internasional Hukum -Nasional pemerintah Ramadhan Artikel Olahraga Kesehatan News > Nasional Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini sosial Ramadhan Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

KPK Memberikan Informasi Publik Yang Di Minta Pemantau Keuangan Negara ( PKN )

April 03, 2024 | Rabu, April 03, 2024 WIB
Jakarta, DetikNewstv.com- Komisi Pembrantasan Korupsi KPK ,adalah Badan Publik  yang paling Informatif ,terbuka dan transparan pada  saat ini  tentang Laporan Penggunaan keuangan Negara kepada Masyarakat dan Media lainnya  dan diharapkan KPK menjadi Penjuru pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 demikian disampaikan oleh Patar Sihotang SH MH pada saat konfrensi Pers yang di laksanakan di kantor PKN pusat Jl Caman Raya no 7 Jatibening dini hari tanggal 3 April 2024.

Patar sihotang menjelaskan bahwa Lembaga Pemantau Keuangan negara PKN adalah Lembaga Rakyat yang selama ini sesuai misi dan visi dan tujuan  sesuai akte notaris pendirian dan disahkan SK Menkumham Nomor AHU 014646 01 07 2025  berkonsentrasi dan aktif dibidang  pencegahan dan pembarantasan korupsi dan lebih Khusus lagi  pada Keterbukaan dan Transparansi.

 Bahwa berdasarkan PKN yang sudah  melakukan Kajian dan Uji Keterbukaan Informasi di Badan Publik yang ada di Indonesia mulai  dari Sabang sampai tanah papua , baru kali ini mendapatkan Badan Publik Komisi Pembrantasan Korupsi  KPK  memberikan Permintaan Informasi Publik tentang Laporan pertanggung Jawaban keuangan pengadaan barang dan jasa  secara sukarela kepada Masyarakat [ PKP} tampa banyak meminta persyaratan dan prosedur seperti yang di lakukan kebanyak badan public di tingkat kementerian dan Pemda  yang sampai gugat mengugat mulai Komisi Informasi ke PTUN dan sampai ke Mahkamah agung .

Patar Sihotang mengungkapkan sesuai dengan Program kerja PKN antara lain melakukan Uji keterbukaan Informasi  sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008  yang kami ambil sample  kepada Komisi  Pembrantasan Korupsi KPK  dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Pusat  dan Markas Besar Kepolisian RI.

Kepada 3 badan Publik ini PKN mengajukan Permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Kontrak dan perjalanan Dinas dengan hasil  dari Badan Publik Mabes Polri tidak memberikan Dengan alasan yang dimohonkan adalah Informasi yang di rahasiakan atau informasi yang di kecualikan , untuk BPK RI  akhirnya di berikan setelah melalui perjalanan Panjang melalui persidangan di Komisi Informasi Pusat jl Abdul Muis Tanah abang Jakarta dan Hanya Komisi Pembrantasan Korupsi yang lansung respon dan mengundang Rakyat [PKN} ke Kantornya dan memberikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon PKN karena itu sudah perintah dan amanat UU no 14 Tahun 2008 dan perki 1 Tahun 2013 . dan  Perki 1 Tahun2021  dan  Hak  azasi dan konstitusional sesuai pasal 28 F UUD 1945 .

Demikian disampaikan pejabat PPID KPK di ruang kerja nya di kantor KPK jl Kuningan Jakarta .
Adapun yang dimohonkan oleh PKN adalah dokumen Pengadaan barang dan jasa antara lain Rencana anggaran biaya ,  Surat Perintah Kerja ,Spsefikasi Barang dan pekerjaan  dan gambar perencanaan  dan Berita acara serah terima barang [ BAST}  pada hamper 60 Pekerjaan atau tender pada pengadaan barang dan jasa di KPK tahun anggaran 2021 dan 2022 .
 
Patar Menjelaskan Banyak kalangan public atau aktivis  bertanya , untuk apa Tujuan dokumen  itu di minta PKN  dan patar menjawab , adalah sebagai informasi awal atau data awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat   seperti amanat pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta rakyat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi . 

Dokumen atau bukti awal ini akan kami kaji dan telaah dan analisis dan diadakan investigasi ke lapaangan atau melalui media internet  untuk menemukan penyimpangan atau penyimpangan , setelah itu di buat Konstruksi Hukum  dan melengkapi bukti bukti  guna melakukan pelaporan ke KPK atau kejaksaaan maupun Tipikor Kepolisian .

Patar Sihotang menjelaskan Lembaga PKN konsentrasi di Bidang keterbukaan dan Transparansi ,karena  salah satu Pilar atau Piranti keras dalam  mencapai terciptanya dan terwujudnya  pencegahan korupsi adalah melalui Keterbukaan dan Tranparansi , Karena kalau sudah terbuka dan transparasni  , maka Niat jahat  (means rea ) untuk mencuri dan merampok atau maling uang rakyat yang tergabung dalam APBN dan APBD  akan tertunda atau ada rasa  takut dan kawatir akan ketangkap atau  proses hukum.

Karena sama dengan Ibarat Setan Iblis akan senang di ruangan yang gelap  dan dan sama dengan  pelaku Korupsi paling senang  pada kondisi pengggunaan keuangan negara yang tertutup dan tidak transparansi.

Keluarga besar PKN di seluruh Indonesia menginginkan agar Lembaga KPK    menjadi Penjuru dalam membudayakan  dan membumikan Keterbukaan transparansi di Bumi Pertiwi Indonesia demi terwujudnya Pemerintah yang bersih dan akuntabel dan tercapainya masyarakat adil dan Makmur sesuai cita cita luhur para pahlawan yang gugur dalam membela kemerdekaan RI .

Patar Sihotang SH MH sebagai Ketua Pemantau keuangan negara PKN meminta kepada seluruh aparatur negara .Pejabat Pusat dan daerah ,para Menteri ,Gubernur ,Bupati, para kadis dan Kades  agar  dapat mengikuti seperti yang Tindakan nyata yang di lakukan badan public KPK kepada masyarakat {PKN} agar  tercipta budaya transparansi dan keterbukaan pada  Sistim Pemerintah  dan dengan demikian akan terwujud mimpi mimpi negeri kita ini nyaitu Menjadi 5 negera terbesar di dunia pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka  demikian disampaikan Patar sihotang sambil menutup konprensi pers ya ,


Penulis : RED/ AS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update