Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Megapolitan Hukum dan kriminal KRIMINAL TNI POLRI Hukum & Kriminal hukum TNI Politik TNI AD TNI/POLRI Pendidikan News/ Megapolitan Sosial Berita > Polri Agama News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Budaya Internasional Hukum -Nasional pemerintah Ramadhan Artikel Olahraga Kesehatan News > Nasional Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini sosial Ramadhan Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Hadiri Sidang Disiplin Di Polres Siak

Februari 29, 2024 | Kamis, Februari 29, 2024 WIB
SIAK, DetikNewstv.com- 
Pemantau Keuangan Negara PKN Mengikuti Persidangan Displin  Kepolisian yang di gelar di Kantor Polres Siak Provinsi Riau , demikian di sampaikan Patar sihotang SH MH ketua PKN Pusat  selesai mengikuti Persidangan Kode etik displin  Kepolisian pada hari selasa ( 27 /2/24) Jam 11 sampai dengan jam 13 00 Wib.

Patar Sihotang, Menjelaskan Bahwa dipanggil  dalam persidangan displin kepolisian  ini adalah sebagai Saksi Pelapor ,yang melaporkan dugaan pelanggaran displin yang di lakukan oknum penyidik dirkrimsus Polda Riau dengan  bentuk pelanggaran tindak profesional dan tidak melakukan tugas sesuai dengan tupoksi nya. 

Ada laporan PKN tentang Tindak Pidana Khusus keterbukaan informasi tidak di proses, sebagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian aduan masyarakat antara lain PKN. terduga pelanggar di dakwa dengan PP nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 ayat b dan d tentang Displin Kepolisian .

Patar Sihotang Menjelaskan kronologis kejadiannya , pada tanggal 15 Agustus 2022 PKN melaporkan ke Dirkrimsus Polda Riau tentang  Dugaan Tindak Pidana Khusus keterbukaan informasi Publik sebagaimana dimaksud pasal 52 UU no 14 Tahun 2008.

Bahwa sudah hampir 1 tahun laporan PKN tidak di respon dan tidak ada pemberitahuan kepada kami sebagai pelapor , sehingga pada tanggal 16 Oktober 2023 Kami melaporkan Permasalahan kepada Propam Polda Riau.

Karena diduga  tidak profesioanal dan tidak memberikan SP2HP kepada PKN, karena sesuai dengan aturan SP2 HP Wajib di berikan  Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: pokok perkara;
tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; rencana tindakan selanjutnya; dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Bahwa tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.dan untuk mewujudkan postur Polri sebagai sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta sebagai penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan dalam negeri yang mantap dan dinamis.

 Karena Penanganan  Dugaan tindak pidana khsusus  belum ada Perkembangan yang jelas ,maka di duga  Dirkrimsus   Tidak Profesional sehingga di duga telah melanggar Kode Etika dan Profesi kepolisian RI seperti di maksud pada peraturan kepala Kepolisian RI pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 14 Tahun 2011 pasal  7 
Pasal 7(1) Setiap Anggota Polri wajib:

a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Patar Sihotang menyampaikan pada saat persidangan disiplin, di pimpin oleh Wakapolres  dan bertindak sebagai penuntut Kasi Propam dan di hadiri Saksi Pelapor dari PKN dan Terduga pelanggar AKP JS . dan dihadiri juga oleh personil jajaran polres siak.

Pada persidangan terahir pimpinan sidang menanyakan apakah masih ada yang perlu di sampaikan , selanjutnya patar sihotang menyampaikan bahwa laporan pelanggaran ini kami lakukan sebagai wujud kecintaan terhadap polisi  karena polisi adalah milik rakyat , yang kami harapkan agar selalu bekerja secara profsional .dan integritas jujur dan menjaga kehormatan satuan institusi kepolisian RI.

Patar sihotang Mengharapkan semoga kejadian dan persidangan ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi kepada Rakyat ,apabila melihat dan merasakan ketidak adian oleh aparat kepolisian bisa menempuh jalur hukum seperti yang PKN lakukan , karena ini kita lakukan sebagai bentuk kontrol rakyat kepada Kinerja Kepolisian yang sudah di gaji dari pajak rakyat.demikian di sampaikan patar sihotang SH MH saat penutupan konfrensi pers di depan kantor polres Siak Riau.


( RED/ AS)
Sumber : LSM PKN



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update