Bengkalis, Detiknewstv.com-Keseriusan Pihak penegak hukum dalam pemberantasan keberadaan lokasi penampungan CPO & Kernel Sawit atau inti ilegal, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkalis menjadi sorotan sejumlah elemen Masyarakat Riau. Bukan 1 atau 2 titik lokasi , namun ada puluhan titik gudang yang digunakan sebagai tempat penampungan CPO ilegal.
Sedikit membingungkan hingga muncul asumsi negatif dari masyarakat luas, sebab karena tidak ada kepastian dari penegak hukum diwilayah polda Riau.
Hal itu kian diperparah dengan buruknya pelayanan aparat setempat seperti Kapolsek Mandau, AKP KK, yang terkesan menghindar dari awak media, bahkan memblokir whatsapp awak media saat dikonfirmasi.
Pelayanan yang diberikan Aparat Penegak Hukum / APH dari tingkat Polsek, Polres Bengkalis hingga Polda Riau juga terkesan tidak maxsimal.
Hal tersebut terbukti dengan tidak ada respon saat dikonfirmasi melalui nomor whatsapp pribadinya.
"Lokasi gudang CPO Inti ilegal yang berada di sepanjang jalan lintas Pinggir Dumai di Kabupaten Bengkalis, diduga yang beckup yang bertugas di jajaran Polda Riau dan Polsek dan Polres Bengkalis" ulas Jetro Tambunan, Warga Duri, Sabtu, (14/10/'23).
Dilansir dari laman media Antara.com, Pakar Ekonomi Universitas Riau Dr. Hendro Ekwarso, M.Si., pernah berujar bahwa peluang pencurian CPO, modusnya CPO berangkat dari pabrik kelapa sawit (PKS) baru masuk ke gudang ilegal.
Apalagi, jarak antar pabrik dengan Pelabuhan cukup jauh dan waktunya relatif cukup lama. Karena ada ruang, dan kesempatan, kemudian ditambah lagi ada dukungan dari pihak lain di luar sopir.
Mirisnya lagi, aparat penegak hukum masih belum serius bekerja. Ketika pers ingin mengonfirmasi kasus pencurian CPO ilegal itu, justru terkesan tertutup, ini keliru. Apakah mereka takut salah bicara?
Praktik mafia pencurian CPO, menurut Hendro, adalah persoalan cukup serius dan berdampak ganda telah merugikan Indonesia. Contoh kasus CPO dicampur solar, lalu ekspor Riau di-reject di Eropa dan dibalikkan lagi ke Indonesia. Yang rugi pengusaha sawit juga
Jika pasar menolak produksi CPO dari Riau, akan terjadi kemiskinan massal terhadap 2.000.000 petani sawit Riau sehingga perlu ketegasan pimpinan institusi penegak hukum menindak masing-masing anggotanya yang terlibat itu. Namun kiranya hal tersebut belum disadari sepenuhnya oleh APH di Polda Riau.
"Mungkin saja APH kita tidak menyadari sepenuhnya akan kerugian yang disebabkan oleh para pelaku usaha ilegal cpo inti sawit yang menghiasi sepanjang jalan di wilayah hukum Polres Bengkalis ,kuat dugaan ada indikasi APH justru memanfaatkan peluang tersebut demi keuntungan pribadi juga golongan mereka," tutur Dzenrato, Warga Pinggir.
Hingga berita ini dilayangkan aktifitas gudang penampungan CPO Ilegal yang dipantau tim awak media masih terlihat berjalan seperti yang berada di KM 7 dengan pengelola samsul juga di KM 19 dengan pengelola Ambarita.
Penulis : Oji/ Tim
