Kejahatan sering kali digunakan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya masyarakat golongan menengah terus berkorban dari jeratan hukum yang keliru.
Kejahatan terjadi ketika setiap manusia bersalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum secara langsung maupun tidak langsung dengan data dan bukti sebagai penguat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka, teradili secara hukum yang bermoral baik dan berkualitas. Kejahatan hukum inilah yang kemudian pelanggaran tesebut dari kelalaian dan kegagalan hukum yang tidak pernah kontrol.
Dalam prespektif hukum ini, terbukti perilaku kejahatan hukum dan terkesan aktif kepada manusia kelas bawah. Karena, pelanggaran HAM yang berkualitas, terstruktur, dan sistematis adalah mereka yang memiliki semua peralatan negara. "Hukum negara punya, data statistik negara punya, intelijen negara punya, jaringan negara punya dan hanya pemerintahlah yang mampu perbohong secara sempurna tentang pelanggaran hak asasi manusia HAM di tanah bangsa west papua".
"Masyarakat tertidas"
UANG DAN DARAH
Dalam hukum islam ada namanya mekanisme kompensasi keluarga pembunuhan oleh sang pembunuh untuk menjadi keluarga terasa puas.
Namun, kompensasi itu disebut dyat atau di artikan dalam bahasa indonesia biasanya disebut sebagai "UANG DARA" dan uang itu diberikan sebagai kompensasi supaya perilaku pembunuh terlepas dari tuntutan qishas atau hukuman mati.
Pada zaman itulah, jumlah uang darah cukup besar yaitu 100 ekor unta dengan syarat-syarat tertentu, misalnya unta dalam kondisi sehat dan subur atau sedang bunting. Dan diantaranya 10 ekor unta berjenis jantan.
Uang darah
zaman modern
Di era modern uang darah berhiasi dan bervariasi besarnya, bergantung pada keputusan pengadilan dan kesepakatan keluarga.
Nilainya bisa sampai 50 riyat kurang lebih RP 1-10 miliar bisa saja dan tergantung pada kasus korban nya.
"Uang darah dalam hukum pidana"
Sistem tebusan uang darah tidak berlaku dalam hukum pidana di Indonesia. Namun, mekanisme uang darah terjadi atau diakui di Indonesia dalam bentuk yang lain.
Fakta
Kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah untuk membayar kesalahan masa lalu bisa disebut sebagai "uang darah yang keliru". karena itu, kegagalan pendidikan hukum yang baik dan benar sebagai negara hukum.
Hari ini buplik sedang ramai dan memperbincangkan kasus pembunuhan diwamena sinakma papua pegunungan, oleh para aparat keamanan TNI &POLRI yang mengorbankan masyarakat sipil dalam bentuk bersenjata api mengakibatkan masyarakat sipil korban 9 orang tewas. Karena itu pemerintah sebagai pelaksana hukum tidak memahami hukum pidana sebagai lembaga pelaksana hukum untuk penghukum setiap orang yang bersalah.
"Uang diganti dengan Nyawa manusia"
Isu kasus pembunuhan ini, menjadi isu politik papua Merdeka. Karena pada awalnya terjadi kerusuhan massal disinakma papua pegunungan, dengan adanya penculikan anak asli papua diculik oleh para intelijen atau non papua. Dan semua pihak yang berkaitan dengan HAK ASASI MANUSIA (HAM) perlu menyelidiki dan memprosesi kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat Di Indonesia dan Di internasionalisasikan agar hukum Indonesia berlaku untuk semua orang sebagai warga negara yang berkedudukan di Indonesia.
Faktor
Semua pelanggaran HAM di tanah Papua adalah para aparat keamanan, TNI & POLRI lah menjadi aktor utama melakukan kekerasan kriminalisasi, genosida dan demosita diberbagai wilayah bangsa west papua.
Orang papua adalah manusia ciptaan Tuhan yang menempatkan di bumi cendrawasih west papua Melanesia dan memiliki hak yang sema dengan TNI & POLRI. Namun, sayangnya intelektual pemerintah dan TNI POLRI tidak mempraktekkan tanggungjawab sebagai pemerintah pelaksana hukum dan aparat keamanan sebagai penegak hukum yang adil dan profesional.
Darah tidak pernah menjadi uang, sebab negara perlu pahami secara baik dan benar dalam keseluruhannya orang papua yang terus menerus di hina, di caci-maki, dibunuh, di kriminalisasi, dalam jerakan hukum yang keliru.
Hukum
Hukum adalah pengontrol sosial namun di akhir-akhir ini hukum yang menjadi faktor utama untuk mengkriminalisasi rakyat yang perdiri diatas tanahnya sendiri.
Pendidikan hukum kepada aparat keamanan tak memungkinkan untuk mereka praktek dilapangan. Karena itu, aparat keamanan tidak mematuhi amanah undang - undang sebagai alat penggerak negara.
Sejarah masa lalu dan masa kini mencatat bahwa orang papua ada dalam kemasan, ketidaknyamanan, ketidakadilan, kepunahan, dan hidup dalam pertumbahan darah dan air mata. Sebab sejarah menjadi pemenang generasi anak cucu papua mendatang.
Darah menjadi lahan bisnis di papua oleh politisi dan perakus emas dan perak di tanah papua.
Selamat membaca dan menulis.
Hidup kan jiwamu untuk semangat menulis
Kita menulis dapat menyelamatkan generasi papua yang akan datang
Sumber: oleh : nonius alias naby Melanesia
