INDRAMAYU -Wakil ketua DPRD provinsi Jawa barat dari fraksi PDI-P Ono Surono ST menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026.
Acara tersebut di adakan di kantor DPC PDI-P kabupaten Indramayu Minggu 29/03/26.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi legislatif dalam pengawasan terhadap program program strategis pemerintah provinsi Jawa barat serta memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat
Di hadapan para kader PDI-P yang hadir Ono menyampaikan bahwa saat ini provinsi Jawa barat sedang menghimpun berbagai usulan dari desa dan kabupaten sebagai bahan untuk penyusunan APBD 2027.untuk itu peran kader partai sampai di tingkatan desa sangat penting agar kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dengan baik
"Kami sudah
mengumpulkan operator desa sekaligus memberikan pelatihan input program melalui SIPD.
Menurutnya banyak program yang sudah di ajukan seperti jalan usaha tani,penerangan jalan umum,hingga irigasi ini membutuhkan dukungan kader DPC untuk melakukan pendampingan langsung ke desa desa,"terangnya.
Selain aspek perencanaan pembangunan, Ono juga menyoroti persoalan sampah yang dinilainya semakin memprihatinkan di Indramayu, terutama pasca Lebaran. Ia mengaku menemukan tumpukan sampah di sejumlah titik saat melakukan kunjungan lapangan.
“Ini sudah menjadi persoalan utama. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kabupaten seperti Indramayu. Alasan klasik seperti kurangnya armada tidak bisa terus dijadikan pembenaran. APBD Indramayu masih besar, seharusnya mampu mengatasi persoalan ini,” tegasnya.
minimnya perhatian pemerintah daerah lanjut Ono terhadap buruh migran. Menurutnya, kontribusi remitansi pekerja migran asal Indramayu mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun dan memiliki dampak ekonomi signifikan bagi daerah.
“Uang tersebut berputar di daerah dan memberikan dampak ekonomi besar. Maka pemerintah daerah harus hadir, mulai dari persiapan keberangkatan, perlindungan hak saat bekerja, hingga penanganan jika terjadi masalah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan APBD Indramayu yang mencapai Rp3,7 triliun difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah potensi krisis ekonomi.
“Prioritaskan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar. Selain itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat harus diperkuat agar pembangunan lebih optimal,” katanya.
( Nuryasin )
