Jakarta - Kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution sedang diuji tentang tuntutan masyarakat khususnya warga jemaat HKBP agar operasional PT Toba Pulp Lestari di Tanah Batak, Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba segera dicabut pemerintah pusat.
Selain para pendeta dan pucuk pimpinan HKBP, jajaran pengurus organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak/HBB juga bersuara keras terhadap aktivitas PT TPL yang terbukti merusak lingkungan hidup dan memporakporandakan ekosistem ekogis di daerah Sumatera.
Menanggapi isu pengrusakan lingkungan dan derita ekologi tersebut, Bobby Nasution mengakui terus terang: Tidak bisa melarang kegiatan PT TPL karena mengantongi izin usaha konsesi hutan dari pemerintah.Tapi, pengelolaan lahan kosong di lingkungan masyarakat adat seperti di Desa Sihaporas, Simalungun dan Dusun Natinggir, Borbor, Toba menimbulkan keresahan. Bahkan terjadi bentrok fisik antara petugas keamanan PT TPL dengan warga setempat. Puluhan warga korban luka terpaksa diopname di Rumah Sakit.
Dalam kasus penganiyaan penduduk di Desa Sihaporas dan Dusun Natinggir serta keresahan yang mencekam warga setempat, Bobby Nasution sebagai Kepala Daerah Sumatera Utara, tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang menjadi korban.Karena itu, muncul berbagai tudingan kepada Bobby Nasution atas keberpihakannya kepada pengusaha oligarki PT TPL yang sudah beroperasi 30 tahun lebih.
Tudingan kepada Bobby Nasution antara lain: Berada di belakang PT TPL karena pengaruh kekuatan investasi dan menerima upeti setiap bulan agar mengabaikan tuntutan masyarakat yang sangat gencar menuntut agar operasional PT TPL ditutup.
Untuk menggugah kepekaan Bobby Nasution, ratusan masa yang dimotori Ormas Horas Bangso Batak menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Rabu, 29 Oktober 2025.
Berbagai orasi digelorakan agar Bobby Nasution bersikap tegas terhadap tindakan sewenang-wenang pihak PT TPL yang terang benderang merugikan masyarakat.Intinya, menyuarakan tutup operasional PT TPL di Tanah Batak,
Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba.Aksi unjuk rasa tersebut tidak anarkis sehingga tidak ada korban jiwa.
Namun demikian, dalam waktu bersamaan muncul unjuk rasa tandingan di kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara.
Puluhan armada truk pengangkut kayu PT TPL secara konvoi masuk ke kawasan kantor Pusat HKBP. Armada truk-truk besar hingga mobil konteiner memasang spanduk yang mendiskreditkan nama Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan, M.ST. Mulai dari tuduhan diktator hingga pemecah belah jemaat.
Dalam sejarah HKBP yang memasuki usia 165 tahun, baru kali pertama ini puluhan armada truk pengangkut kayu unjuk rasa di kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung.Unjuk rasa para pengemudi truk pengangkut kayu itu jelas demi kepentingan majikan mereka pengusaha oligarki PT TPL.
Pihak Polres Tarutung tidak berdaya menghambat konvoi truk-truk besar yang masuk areal kantor Pusat HKBP.Apakah karena kurang personal...? Atau ada faktor lain yang membebaskan konvoi truk besar menggangu kenyamanan para karyawan di kantor Pusat HKBP...?
Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan dan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, SH, SIK perlu memberikan klarifikasi apakah di balik unjuk rasa pengemudi dengan puluhan armada truk besar pengangkut kayu PT TPL merupakan settingan untuk mengcounter unjuk rasa di kantor gubernur Bobby Nasution?
Pucuk pimpinan HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan, M.ST pada saat unjuk rasa para pengemudi truk di kantor Pusat HKBP sedang mengikuti rapat para pendeta di auditorium Sipoholon, Tarutung bersama 2007 pendeta seluruh Indonesia, termasuk dari luar negeri.Para peserta rapat pendeta tentu merasa terganggu karena kegiatan sekali setahun itu merupakan ibadah untuk ppelayanan 6, 5 juta jemaat HKBP.
SIKAP 2007 PENDETA HKBP: SATU SUARA
Sebelum acara penutupan rapat pendeta dari seluruh penjuru dunia, Kami, 30 Oktober 2025 dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan yang mencintai kehidupan, dengan satu suara menyerukan: Tutup PT TPL.
Seruan iman ini disampaikan di bagian akhir video, dan dibacakan atas nama seluruh Pendeta oleh Ketua Rapat Pendeta Pdt Maulinus U.W. Siregar, M.Th, bersama Praeses Pdt Rintalori Sianturi."Kami sangat berharap kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, mendengar dan mengabulkan jeritan hati ini," pinta Pdt Maulinus UW Siregar yang juga Pendeta Resort HKBP Taman Mini Jakarta.
Lebih dari dua ribu Pendeta HKBP yang melayani 6,5 juta anggota jemaat menegaskan:Seruan ini bukan untuk kepentingan para pendeta sendiri melainkan demi kelestarian alam, kesejahteraan rakyat dan masa depan kehidupan—hal-hal yang juga menjadi perhatian dan komitmen mulia Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap 2007 pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada Rapat Pendeta HKBP, 27-30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon menyatakan sikap:
1. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus (2 Korintus 5:17), para Pendeta HKBP berkomitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial lserta praktik-praktik yang merusak kehidupan manusia dan alam ciptaan
2. Pendeta HKBP menyerukan kepada seluruh pelayan, majelis/parhalado, warga jemaat, masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mencegah dan memberantas segala bentuk praktik korupsi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, serta perusakan alam.
3. Pendeta HKBP menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup. Kami mendesak pemerintah, melalui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menindak tegas para pelaku perusakan, baik individu maupun korporasi, terutama dengan mencabut konsesi dan izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menimbulkan penderitaan dan kerusakan lingkungan di Tano Batak dan kawasan Danau Toba. Tutup PT TPL.
Penulis : Ludin / Hardi.P
