Indramayu -Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hj Selly Andriany Gantina dari komisi VIII menggelar Ngopi (ngobrol pendidikan Islam) acara di gelar di aula GOR Nur Cahya indah desa Lobener yang di ikuti oleh tokoh masyarakat,akademisi dan satuan pendidik pada Jumat 17/10/25
Legislator muda ini langsung memberikan pemaparan tentang pendidikan Islam yang ada di bawah kementerian agama yang merupakan mitra kerja komisi VIII.
Menurutnya lembaga pendidikan Islam di bawah naungan kementerian agama di rasa kurang adil baik dari segi kesejahteraan guru gurunya maupun dari segi perbaikan dan pembangunan gedung sarana sekolah baik di tingkat RA, MI,MTS ,maupun Madrasah Aliyah .sektor swasta
"Kalau di bandingkan dengan naungan dikdasmen sarana dan prasarana lebih besar anggarannya,"terangnya.
Sedangkan berbanding terbalik dengan naungan kementerian agama di sektor swasta yang masih butuh suntikan anggaran untuk merenovasi gedung maupun kesejahteraan gurunya,"terangnya lagi
Padahal lanjut Selly sekolah di bawah naungan kementerian agama sangat berperan penting dalam membentuk karakter bangsa,"uxapnya
Untuk itu kami berkomitmen selaku wakil rakyat akan menyuarakan di DPR terkait ketimpangan yang ada di lembaga pendidikan Islam yang sampai saat ini belum memperoleh keadilan baik kesejahteraan guru gurunya maupun saranavdan prasarana gedung sekolah,"terangnya
Sementara itu pemateri lainnya H Sirojudin menyatakan bahwa ikut merasa prihatin dengan ketimpangan yang terjadi antara satuan pendidikan di bawah naungan kementerian agama, Padahal kabupaten Indramayu sudah memiliki perda No 2 tahun 2022 tentang pendidikan keagamaan termasuk pesantren,
Selain itu kita juga memiliki perda wajib madrasah untuk melanjutkan ketingkat SMP ,namun sangat di sayangkan perda tersebut tidak di topang dari anggaran APBD karena terbatasnya anggaran ,"terangnya.
Seharusnya lanjut Sirojudin pemerintah pusat harusnya mengalokasikan porsi anggaran tersendiri untuk pendidikan agama islam.
"Kalau pendidikan umum sudah ada anggaran 20 persen ,kesehatan 15 persen dan kenapa satuan pendidikan agama tidak di berikan anggaran khusus.
"Saya usulkan minimal 5 persen dari APBN,kalau itu ada daerah tinggal mengimplementasikan,tutur Sirojudin yang juga wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu .
Penulis: Nuryasin
