Jakarta, detikNewstv.com -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Raja Jajuli Antoni sangat melukai perasaan masyarakat adat Toba, kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya:Memberikan penghargaan kepada PT Toba Pulp Lestari.Adakah udang di balik batu...?
Masalahnya, di tengah derasnya arus tuntutan masyarakat adat Toba, kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya, Sumatera Utara menuntut operasional PT Toba Pulp Lestari/TPL Raja Jajuli Antoni menempuh langkah blunder.
Pembantu Presiden Prabowo Subianto dari Partai Sosialis Indonesia/PSI ini tidak peka melihat aspirasi masyarakat khususnya dari bona pasogit, Sumatera Utara.Padahal, di sebelah kantornya: Gedung DPR Senayan Jakarta, beberapa perwakilan Ormas, Ephorus Huria Kristen Indonesia/HKI Pdt Firman Sibarani, M.Th dan Ikatan Alumni Keluarga Katolik Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi agar operasional PT TPL segera ditutup.Tanggal 9 September 2025.
Dalam rapat kerja dengar pendapat dengan Ormas tersebut, Komisi XIII DPR mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta/TGPF atas indikasi pelanggaran hak asasi manusia/HAM dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT TPL selama hampir 40 tahun.Pembentukan TGPF bahkan sudah viral di media sosial.Juga terpublikasi di media cetak serta media elektronik.
Organisasi keagamaan seperti Huria Kristen Batak Protestan/HKBP melalui pucuk pimpinan Ephorus Pdt Dr Viktor Tinambunan, M.ST telah mengeluarkan pernyataan resmi menyambut pembentukan TGPF. Karena ulah PT TPL yang merugikan tanah masyarakat adat dan duka ekologis.
Sebagai bentuk kepedulian untuk merawat bumi ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sejalan dengan Konfensi HKBP, digelar doa bersama di pelataran Monumen Proklamator RI Soekarno-Hatta, Jakarta, 18 Agustus 2025.
Usai kebaktian bersama, Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan, M.ST didampingi Ketua Umum PGI Pdt Jacklevyn First Manuputy, S.Th, MA membacakan sebuah Deklarasi Bersama.
Inti Deklarasi Bersama Jakarta meminta dengan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencabut ijin operasional pabrik bubur kertas PT Toba Pulp Lestari di Desa Pangombusan, Toba, Sumatera Utara.
Tapi, anehnya pembantu Presiden Raja Jajuli Antoni, tampaknya tidak peka:Menyimak perkembangan situasi kekinian yang terkait dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Asumsi publik terus berkembang.Sulit juga dipungkiri, pengaruh pengusaha oligarki PT TPL sudah merasuk ke jajaran para pembantu Presiden Prabowo Subianto.Buktinya, Raja Jajuli Antoni nekat melawan arus tuntutan masyarakat adat Toba dan HKBP dengan memberikan penghargaan ke PT TPL.Jika TGPF sudah eksis, langkah blunder yang ditempuh Raja Jajuli Antoni patut diselidiki: Apakah ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme/KKN dalam pemberian surat penghargaan ke pengusaha oligarki PT TPL?
Guna memenuhi kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, jika terjadi resuffle kabinet jilid II sangat wajar Raja Jajuli Antoni tergusur dari Kabinet.Makin cepat tergusur makin bagus.Tampaknya tidak ada prestasinya yang menonjol, kok bisa jadi menteri...?
Apakah titipan geng Solo sulit ditolak...?
Kita tunggu keberanian Presiden Prabowo Subianto mengganti para pembantunya yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat. Mereka jangan beban politik yang gaji dan tunjangan jabatannya dari hasil keringat uang pajak Rakyat.
( Hardi.P)
