Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Megapolitan Hukum dan kriminal TNI POLRI KRIMINAL Hukum & Kriminal hukum Politik TNI TNI AD TNI/POLRI Pendidikan Berita > Polri Sosial Agama News/ Megapolitan News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Internasional Hukum -Nasional Budaya Ramadhan pemerintah Artikel Olahraga News > Nasional Kesehatan Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah sosial Ramadhan #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

Nota kesepakatan Pemkab Indramayu dan Kejari Bahas Penanganan Masalah Hukum

Februari 01, 2024 | Kamis, Februari 01, 2024 WIB
INDRAMAYU, DetikNewstv.com-Dalam maksimalkan terbentuknya kerja sama yang sistematis dan pengambilan Keputusan yang baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu bersama Kejaksaan Negeri Indramayu melaksanakan rapat pembahasan naskah perjanjian kerja sama.

Bertempat di Ruang Rapat Desk Pilkada Setda Kabupaten Indramayu, Rabu (31/1/2024), rapat tersebut membahas Nota Kesepakatan Pemkab Indramayu dan Kejaksaan Negeri Indramayu tentang sinergitas pelayanan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, dalam rapat juga membahas Rencana Kerja terkait Kesepakatan Bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Indramayu, Budi Setiawan, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu, Iman Hadirokhman.

Selain itu juga hadir perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu, Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Indramayu dan perwakilan Inspektorat Indramayu serta Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu.

Dijelaskan Rasiwan dari Bagian Tapem Setda Indramayu, dalam penentuan dokumen kerjasama, salah satu pertimbangannya yakni, naskah kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga pemerintah non Kementerian atau instansi vertikal dapat menggunakan nota kesepakatan.

“Dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal, kita dapat menggunakan Nota Kesepakatan (Nokes), dimana nanti bisa diimplementasikan kepada rencana kerja masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.

Rasiwan menambahkan, perbedaan antara Perjanjian Kerjasama dengan Rencana Kerja atau Nota Kesepakatan terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

“Dalam Perjanjian Kerjasama itu munculnya hak dan kewajiban akan tetapi, jika dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, munculnya adalah tugas dan tanggung jawab, sehingga kerja sama ini adalah saling bersinergi dalam program pembangunan antara pemerintah pusat, instansi vertikal dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Diketahui, dalam penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah tidak bisa melakukan penandatanganan sebelum dikeluarkannya surat kuasa oleh Bupati Indramayu, dikarenakan perangkat daerah melaksanakan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)



( Toy) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update