KAB BEKASI, DetikNewstv.com-Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa) di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat diduga jadi ajang korupsi aparat desa.
Dikutip dari laporan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2022, untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pengelolaan dan pemeliharaan Lumbung Desa Simpangan pada Tahap pertama Sebesar Rp 81.000.000, Tahap ke dua sebesar Rp 108.000.000 dan Tahap ke Tiga sebesar Rp 85.000.000, serta tahun anggaran 2023 Tahap pertama, sebesar Rp 155.267.700. Total Dana Desa yang di alokasikan untuk ketahanan pangan tahun 2022 dan tahap pertama 2023 sebesar Rp 429.267.700.
Kepala urusan (Kaur) Keuangan Desa Simpangan, Anda Juanda didampingi Kaur Kesra, Indra, ketika dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, bahwa Dana Desa untuk ketahanan pangan tahun anggaran 2022 diperuntukkan untuk membeli Domba yang diberikan kepada tujuh (7) Kelompok Peternak dan Dana Desa untuk ketahanan pangan Tahap pertama tahun 2023 juga untuk pengadaan Domba.
Domba yang diberikan kepada Kelompok Pertenak sebayak tujupuluh (70) Ekor, jelasnya, Selasa (9/1).
Anda Juanda menambahkan, Gedung Badan Usaha Milik Desa (GBUMDes) ada di samping Aula Kantor Desa Simpangan. Gedung tersebut saat ini digunakan L’OREAL khusus untuk Kecantikan, katanya.
Diduga Pemerintah Desa Simpangan menggelambungkan harga Domba, Ratusan juta untuk pengadaan tujupuluh ekor Domba, berarti harga satu domba kurang lebih Rp 6 juta per ekor.
Pantaskah harga satu Domba Rp 6 juta? hanya permerintah Desa Simpangan yang tahu.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah berupaya meningkatkan pembangunan Desa, melalu Dana Desa (DD) untuk semua Desa Termasuk Kabupaten Bekasi. Dana Desa yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tetapi program Pemerintah tersebut disinyalir tidak mendapat dukungan dari Kepala Desa, seperti Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Simpangan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Desa (GBUMDes), Tahap 1 sebesar 169.059.000, dan Tahap Ke -2 Rp 120.430.800, serta penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 50.000.000.
Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Simpangan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Gedung Polindes Kp. Cibeber, RT 02/01 P 8 X L 6 M dengan biaya sebesar Rp 173.317.800, Pada tahun anggaran 2022 Tahap Ke -1, Pemerintah Desa Simpangan mengalokasikan anggaran untuk Ketahanan pangan Desa sebesar 81.000,000, Tahap Ke -2, sebesar Rp 108.000.000, dan Tahap ke-3, untuk pengadaan ternak Kambing sebesar Rp 85.000.000.
Pada tahun anggaran 2023 tahap ke 1, Pemerintah Desa Simpangan, mengalokasikan anggaran untuk Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan, Ketahanan Pangan Pembinaan Ternak Domba, dan budidayanya dengan biaya sebesar, Rp 155.267.700.
Diduga penggunaan Dana Desa sejak Tahun 2018, 2019, 2022 dan 2023, terjadi penggelambungan biaya.
Sesuai dengan adanya pemberitaan dari Media Metropolitan tentang adanya aroma tidak sedap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak Kepala Desa Simpangan dengan pengelembungan harga pembelian barang dalam hal itu tidak sesuai dengan juklak atau PMK yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transminigarsi baik Kementerian Keuangan Republic Inidonesia.
Maka dengan itu kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Rakayat Indonesia (Forkorindo) akan segera melakukan pelaporan ke pihak aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Bekasi untuk melakukan penyidikan dan uji materi terhadap aparat Desa Simpangan yang diduga melakukan pengelembungan harga barang dari harga standar.
" Sekertaris Jenderal LSM Forkorindo Timbul Sinaga SE,dengan tegas mengatakan ke wartawan dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN yang sudah dipergunakan Kepala Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara sebagai PA/KPA yang diduga tidak mematuhi PMK baik system penggunaan anggaran sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Tegas dikatakana mimta pihak aparat Polresta Kabupaten Bekasi untuk menegakan hukum supaya memanggil kepala desa dan melakukan penyidikan dugaan penggelembungan dana dan kemudian hasilnya dapat diberikan melalui informasi sesuai dengan undang-undang KIP.
( RED)
