Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Megapolitan Hukum dan kriminal TNI POLRI KRIMINAL Hukum & Kriminal hukum Politik TNI TNI AD TNI/POLRI Pendidikan Berita > Polri Sosial Agama News/ Megapolitan News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Internasional Hukum -Nasional Budaya Ramadhan pemerintah Artikel Olahraga News > Nasional Kesehatan Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah sosial Ramadhan #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

Komnas HAM Minta Kemenkes Turun Tangan Cegah Kematian Massal Petugas Pemilu 2024

November 16, 2023 | Kamis, November 16, 2023 WIB

Jakarta, detiknewstv.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ikut turun tangan mencegah terulangnya kematian massal Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ada tujuh rekomendasi Komnas HAM kepada Kemenkes untuk ikut terlibat menjaga hak hidup dan hak kesehatan para petugas penyelenggara Pemilu tersebut.

Pertama, memastikan penyelenggara Pemilu memiliki surat keterangan sehat yang dikeluarkan secara resmi oleh fasilitas kesehatan di bawah kewenangan kementerian atau dinas kesehatan," ucap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Kedua, memperketat proses pemeriksaan kesehatan penyelenggara Pemilu, baik fisik maupun mental untuk menghasilkan surat keterangan sehat yang valid.

Ketiga, Kemenkes diminta bekerja sama dengan KPU dalam pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) sebagai mitigasi kondisi darurat dan kemungkinan kejadian luar biasa akibat kecelakaan kerja Pemilu 2024.

 "Memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, termasuk pengadaan pos kesehatan di setiap titik strategis selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung," katanya.

 Pramono juga meminta agar Kemenkes memastikan kesiapan rumah sakit rujukan yang memadai untuk mengakomodasi potensi peningkatan layanan kesehatan masa Pemilu 2024.

Memastikan penggunaan media sosial dan iklan layanan masyarakat terkait panduan hidup sehat dan prosedur Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada masyarakat sebagai pedoman pubilk untuk mengantisipasi potensi terjadinya gangguan kesehatan pada petugas penyelenggara Pemilu," tutur Pramono. 

Terakhir, Kemenkes diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah memastikan fasilitas kesehatan yang memadai di tiap daerah. 

Diketahui, catatan Komnas HAM terdapat 485 anggota KPPS meninggal dunia dan 10.997 petugas mengalami sakit dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.

Petugas meninggal dunia mayoritas berjenis kelami laki-laki dengan usia kisaran 46-67 tahun. Faktor penyakit penyerta atau komorbid disebut faktor paling tinggi penyebab kematian para petugas. 

Selain itu, manajemen risiko yang tidak matang juga disebut menjadi faktor ratusan orang meninggal dunia dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Terakhir, beban kerja yang tidak manusiawi ditengarai menjadi faktor kematian selain faktor penyakit bawaan dan manajemen risiko yang tak matang.


Penulis : Anto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update