" Dimana kedua kegiatan tersebut diduga ada KKN baik dari segi pelaksanaan lapangan, penyedia yang melaksanakan pekerjaan Rehab Total Bangunan Hanggar Bus Sekolah bisa jadi binaan yang sebelum mulai sudah diatur." ujar Torang
Hal ini jadi perhatian penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Jakarta Timur khususnya Seksi Pidana Khusus (Pidsus) untuk melakukan pengawasan dimana ada dugaan dua kegiatan tersebut seperti Penyediaan BBM KDO Khusus senilai Rp.27.450.336.001 serta Rehab Total Bangunan Hanggar Bus Sekolah senilai Rp.13.271.151.154 rentan ada KKN.
Masih menurut Torang bahwa Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang di jabat oleh M.Faris Budiman, diduga handal dalam memainkan anggaran seperti waktu menjabat di UPAP Dinas Perhubungan DKI Jakarta BBM Kapal di meminta supaya Kejari Jakarta Utara turun tangan) di UP.PKB Jagakarsa (Rehab Gedung Tahun 2022) dimana Bangunan tersebut terkesan dikerjakan asal jadi hal ini terlihat saat detiknewstv.com berkunjung, ini tidak luput dari Pimpinan M.Faris Budiman yaitu Syafrin Liputo sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diduga menjadi motivator dari semua kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Penyedia Binaan arahannya.
" Didesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk meninjau kembali jabatan yang diemban oleh Syafrin Liputo sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah cukup lama menjabat dimana dugaan semua Anggaran dari Tahun 2021 – 2023 diduga dikerjakan oleh Rekanan Binaan termasuk yang ada di 5 UP.PKB untuk Uji Kendaraan arahannya." Tambah Torang
Laporan : Anto
