Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Headline Peristiwa Megapolitan Hukum dan kriminal KRIMINAL TNI POLRI hukum Hukum & Kriminal TNI Politik TNI AD TNI/POLRI Pendidikan News/ Megapolitan Sosial Berita > Polri Agama News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Budaya Internasional Hukum -Nasional pemerintah Olahraga Ramadhan Artikel Kesehatan News > Nasional Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini sosial Ramadhan Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

MK Putuskan Sistem Pemilu Terbuka, ini kata Akademisi Dr Agus Surachman

Juni 17, 2023 | Sabtu, Juni 17, 2023 WIB
Jakarta,Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Kepastian diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023).

Kekhawatiran para calon anggota legislatif dan partai politik mengenai sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024, terjawab sudah.Sebab, MK menyatakan menolak gugatan mengenai sistem pemilu.

“Dengan putusan MK ini, maka sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka (coblos Caleg). Bukan memilih partai,” kata akademisi Dr Dr Agus Surachman saat diminta tanggapannya terkait putusan MK di kediamannya, di Perumahan Tajur, Kota Bogor , Jumat (16/6/2023)

Putusan MK, menurutnya, menjadi angin segar untuk demokrasi. Agus memberitahu ada beberapa keuntungan bagi masyarakat.

“Dimana masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung, dengan kata lain masyarakat bisa mengetahui secara langsung siapa tokoh yang akan dipilih. Putusan yang bijaksana. Saya menduga, banyak pihak merasa lega dengan putusan MK mengenai sistem pemilu yang digugat ke peradilan ini,” imbuhnya.

Pria yang juga Bacaleg DPR RI daerah pemilihan Kota Bogor- Kabupaten Cianjur dari salah satu parpol ini menyampaikan, dalam sistem proporsional terbuka, ada keseimbangan antara hak partai dan hak rakyat.

“Partai mengusulkan nama-nama calon, dan rakyat diberi kebebasan untuk memilih calon mana yang dipercaya untuk mewakilinya. Sementara, dalam sistem tertutup, kehendak rakyat digantikan simbol partai. Sistem proporsional terbuka ini menegaskan pendewasaan budaya politik. Demokrasi yang kokoh, stabil dan dewasa,” tukasnya.


“Jika MK mengeluarkan putusan sistem pemilu legislatif secara tertutup, saya meyakini akan menyebabkan banyak Bacaleg atau Caleg parpol akan mundur dari pencalegannya. Selain banyak yang mundur, angka partisipasi pemilu legislatif juga akan menurun,” ungkapnya.

“Sistem pemilu legislatif tertutup akan merugikan mayoritas caleg,” katanya.

Lanjutnya, sistem pemilu tertutup juga membuka potensi transaksional antara caleg dengan parpol dalam kesempatan memperoleh nomor urut utama.

“Politik uang akan terpusat ke dalam partai politik,” tuntasnya. 

(Tim Redaksi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update