Jakarta Pakta integritas yang ditandai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Pelaksana PT. Bara Jabu Bolon tidak lain tidak bukan hanya diatas kertas (lip service).
Menariknya lagi, saat Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, Dr.Darwin Ali dan juga sebagai (Pejabat Pembuat Komitmen), saat dihubungi terkait kinerja kontraktor pelaksana PT.Bara Jabu Bolon yang bersangkutan tidak memberikan respon, terkait pemasangan u-ditch di Jalan Bendungan Melayu Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja .
Selasa (10/11/2026), tepat pukul 9.22 wib.
Ironisnya lagi, saat pekerjaan berlangsung, pemasangan u-ditch langsung dipasang disaat air tergenang (bukti photo/video -Red), benarkah Kontraktor pelaksana binaan Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara ?
Hal tersebut dipertanyakan tupoksi pengawasan Sudin Bina Marga kota administrasi Jakarta Utara dan tupoksi Konsultan pengawas.
Diketahui,
kegiatan peningkatan jalan dan kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara. No.surat Perjanjian: EP-01M12KJA2EQ3A76CVNG70JSR.Tgl 16 Sept 2026. Lokasi 7. Nilai Kontrak Rp.3.695.456.400.00, kontraktor pelaksana PT Bara Jabu Bolon.
Pantauan dilapangan, tampak sejumlah kejanggalan, termasuk penggunaan papan proyek diduga tidak sesuai dengan Permen PUPR No.8
Tahun 2023 Antara lain:
Satu (1) buah nama papan nama pekerjaan ukuran 0,6 x 0,8 dengan menggunakan
multiplex 10 mm, frame aluminium siku dan tiang melainkan asal jadi.
Untuk hal sekecil seperti penggunaan papan proyek sudah diragukan, lantas bagaimana dengan item kegiatan yang lainnya ?
Berikut bahannya:
1. Multiplek tebal 9 mm (satuan
2. Tiang kayu 5/7 (II), T- 3 m¹ 1 lembar.
3. Frame allum L.10.1 )
4. Banner plastic 0,6 x 0,8 m²
5. Paku campuran 5 cm + 7 cm (satuan)= kg.
6. Cat kayu (satuan)= kg.
Tidak hanya itu, beberapa item kegiatan seperti pemasangan u-ditch tanpak tidak menggunakan lantai kerja alias asal jadi.
Berdasarkan Spesialisasi maupun rencana dan gambar, mestinya pemasangan u-ditch menggunakan lantai kerja.
Namun fakta yang terjadi dilapangan tidak menggunakan lantai kerja. Hal tersebut patut dipertanyakan.
Lantas kemana pengawasan Sudin Bina Marga Jakarta Utara dan Konsultan pengawas berada saat pekerjaan berlangsung ?
Dan bagaimana dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk menjaga kwalitas/ mutu struktur beton.
Untuk diketahui,
penggunaan lantai antai kerja memiliki peran krusial .
Timbul pertanyaan, apa yang menjadi alasan sehingga pihak kontraktor pelaksana, PT. Bara Jabu Bolon, tidak menggunakan lantai kerja ?
Sampai saat ini pihak kontraktor pelaksana PT.Bara Jabu Bolon belum memberikan respon saat dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp miliknya. Selasa.(10/11/2026).
Diduga sengaja dilakukan untuk melewatkan tahapan ini untuk mengejar efisiensi biaya atau waktu.
Tindakan tersebut dikategorikan sebagai reduksi spesifikasi teknis, hingga terindikasi terjadi kerugian Negara," ujar Herman, S.T.
Tidak hanya itu, juga dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi," ujar Herman, S.T. dan juga selaku pegiat media sosial.
Menurutnya, berdasarkan analisis dampak teknis. Antara lain:
* Tidak menggunakan lantai kerja akan berdampak pada teknis Peniadaan lantai kerja
* Penurunan mutu Beton. Air semen pada beton segar akan langsung terserap oleh tanah kering di bawahnya (loss of moisture). Hal ini merusak proses hidrasi cement, memicu keretakan, dan menurunkan kuat tekan beton akhir.
* Kontaminasi lumpur. Tanpa penghalang berupa lantai kerja, beton segar akan langsung bercampur dengan tanah pembentuk subgrade saat dituangkan. Kontaminasi lumpur dan zat organik tanah secara drastice melemahkan daya tahan beton.
* Bahkan saat pemasangan u-ditch tampak tidak saling mengunci. Akibatnya, jarak selimut beton (concrete cover) menjadi tidak seragam, memicu risiko besi cepat berkarat (korosi) akibat rembesan air tanah.
* Permukaan tanah galian yang bergelombang membuat ketebalan struktur beton (seperti u-ditch cor di tempat atau perkerasan jalan) menjadi tidak konsisten di setiap titik," tandasnyadi Jalan Bendungan Melayu Kelurahan Rawa Badak Selatan. Senin.(9/10/2026).
Ditempat yang berbeda, Luhanry, S.E.,S.H mengaku heran atas pekerjaan yang dipihak ketigakan tersebut.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyurati Kepala Dinas Bina Marga, Inspektorat DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung guna untuk mengevaluasi kembali kegiatan yang menggunakan uang rakyat," pungkas Luhanry dan sebagai praktisi hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Dr.Darwin Ali belum memberikan respon.
Sebelum berita dipublikasikan, sudah terlebih dahulu mengkonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen dengan fakta dilapangan (photo maupun video saat berlangsung pekerjaan. Selasa.(10/11/2026).
Hal yang sama juga dengan Kontraktor pelaksana PT. Bara Jabu Bolon juga tidak menanggapinya.
( lian )
