Indramayu - Badan Pusat Statistik BPS kabupaten Indramayu] menggelar Diskusi Pelayanan Sensus Ekonomi 2026 bersama Anggota Komisi X DPR RI di hotel swisbel kamis 30/07/26.
Diskusi ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Komisi X DPR RI *H Dedi Wahidi, Kepala BPS kabupaten Indramayu Januar Wibowo, serta petugas sensus se-kabupaten Indramayu.
Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, melainkan fondasi untuk kebijakan 10 tahun ke depan.
“Sensus Ekonomi ini penting bagi mitra kerja Komisi X. Dari data ini kita bisa tahu persis berapa jumlah sekolah swasta, lembaga kursus, sanggar seni, desa wisata, pelaku ekonomi kreatif, Kalau datanya akurat, maka anggaran pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Ia meminta BPS dan pemerintah daerah proaktif melakukan sosialisasi agar masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu memberikan data yang benar.
“Titip ke petugas, layani masyarakat dengan ramah dan jelaskan manfaat sensus. Titip juga ke masyarakat, mari buka pintu untuk petugas sensus. Data yang diberikan akan digunakan untuk membuat program pelatihan, bantuan modal, dan pengembangan SDM di daerah,” tambahnya.
Sementara itu Kepala BPS kabupaten Indramayu Januarto Wibowo, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menyasar seluruh usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar di semua sektor.
Kami memiliki petugas sebanyak 1500 orang dan per hari ini data yang sudah masuk dari sektor usaha kecil dan menengah sudah mencapai 67 persen ,sedangkan untuk usaha besar data terkumpul 87 persen,"ungkapnya
Pendataan ini lanjut Januarto sampai 31 Agustus dan kami yakin data dapat terselesaikan semua.
Namun kami masih terkendala di lapangan dan masih menemukan masyarakat yang menolak untuk di lakukan pendataan .
"Petugas kami akan kami bekali lagi tentunya dengan sikap dan kesopanan ketika melakukan pendataan,"terangnya
“Peran Komisi X sangat kami apresiasi. Dengan adanya dukungan legislasi dan pengawasan, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Petugas kami juga sudah dibekali agar pelayanan di lapangan humanis dan sesuai standar,” jelasnya.
Dengan kolaborasi antara DPR RI, BPS, dan pemerintah daerah, diharapkan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
( NURYASIN)
