JAKARTA- Banyaknya hasil temuan
oleh beberapa lembaga pegiat anti korupsi terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai I s/d VI pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat yang terkesan asal-asalan mendapat sorotan tajam dari para aktivis pegiat anti korupsi di Jawa Barat. Salah satunya berasal dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan beberapa lembaga yang menyatakan siap melakukan aksi unjukrasa bersama membongkar serta melaporkan semua temuannya ke Aparat Penegak Hukum.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua umum ARM Furqon Mujahid Bangun bersama para perwakilan lembaga anti korupsi pada hari minggu (31/05) disalah satu rumah makan dibilangan pusat kota Bandung setelah melakukan rapat persiapan untuk melakukan aksi unjukrasa bersama yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan.
Pada kesempatan tersebut, Furqon Mujahid yang juga menjabat sebagai Dansatgas Anti Korupsi Forum Ormas/LSM Provinsi Jawa Barat menyampaikan, jika aksi unjukrasa akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan dengan titik Aksi diantaranya; Gedung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Propinsi Jawa Barat Jl.Asia Afrika, Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat dan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sekaligus menyerahkan semua berkas temuan berupa Laporan resmi atas Kinerja dan pelaksanaan proyek yang dianggap melanggar ketentuan hukum serta dikerjakan secara asal-asalan dari seluruh Balai (Balai.1 hingga Balai.6) dibawah Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat.
Semua berkas yang saat ini sedang disusun akan dijadikan alat bukti permulaan sebagai bahan pelaporan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh semua balai dibawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Propinsi Jawa Barat.
Mujahid yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pegiat anti korupsi nasional tersebut yang didampingi oleh beberapa perwakilan lembaga yang akan melakukan aksi unjukrasa bersama juga menyampaikan akan mengawal laporan yang akan disampaikan hingga benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja dan harus benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang selalu mengatakan jika insprastruktur jalan di Jawa Barat harus jauh lebih baik, namun kenyataan dilapangan tidak sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh balai di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Barat yang terkesan dikerjakan secara asal-asalan dan terkesan jauh dari Speck yang semestinya dan terkesan banyak sekali terjadi pengurangan volume atas pekerjaan yang semestinya. Ini tidak bisa kita biarkan begitu saja dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum pungkas mujahid menutup pembicaraannya.
( Hari. p)
