Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya bersikap kooperatif dan sependapat operasional PT Toba Pulp Lestari layak ditutup karena dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya di Tanah Batak.
Harapan baru tersebut muncul dalam dialog antara Bobby Nasution dengan pengurus dan pembina Sekretariat Bersama/Sekber Gerakan Oikumenis Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, di kantor gubernur Jalan Diponegoro, Medan, Senin sore, 24 Oktober 2025.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa damai yang didukung 10.000 orang lebih di kantor gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, 10 November 2025
Sekber yang dipandu Ketua umtlum, Pastor Walden Sitanggang dengan presentasi dari Rocky Pasaribu) lebih dahulu memaparkan berbagai persoalan yang ditimbulkan PT TPL Tbk sejak berdiri tahun 2002 antara lain: Korban jiwa, luka-luka, trauma berkepanjangan dan kerusakan alam yang sangat serius. Ada juga kesaksian langsung dari masyarakat terdampak.Mulai dari Toba, Tapanuli Selatan hingga Simalungun yang menunjukkan betapa luas dan dalamnya luka derita alam yang ditinggalkan perusahaan bubur kertas PT TPL.Wilayah kerusakan alam meliputi Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat dan kabupaten Simalungun.
Setelah mendengarkan seluruh paparan, Gubernur menyimpulkan bahwa dampak negatif kehadiran PT TPL ternyata jauh melampaui manfaatnya. Karena itu, secara prinsip Bobby sependapat PT TPL Tbk layak untuk ditutup.
Namun demikian, kewenangan berada pada pemerintah pusat.Targetnya, minggu depan, Pemerintah Provinsi Utara akan menyusun dan menerbitkan rekomendasi resmi dengan mempertimbangkan masukan dari Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan dan Ekologis Sumatera Utara.
Sebanyak 41 orang perwakilan yang berdialog dengan Gubernur, di antaranya Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan, M.ST selaku pembina Sekber, HKI Pdt Forman Sibarani, M.Th, Praeses HKBP Distrik V Sumatera Timur Pdt AAZ Sihite dan utusan dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Di akhir pertemuan, Pdt Dr Viktor Tinambunan memberikan masukan penting memperteguh keyakinan Gubernur dalam memberikan rekomendasi atas penutupan PT TPL Tbk. "Selama PT TPL terus beroperasi, selama itu pula keresahan tidak akan pernah benar-benar mereda.Bahkan Gubernur dan para kepala daerah akan sulit bekerja dengan fokus penuh karena konflik yang berulang tanpa henti," tandaw pucuk pimpinan HKBP.
Diprediksikan, bila PT TPL Tbk ditutup, mungkin satu tahun pertama akan menjadi masa penataan dan perjuangan.Namun, sesudahnya nanti, Sumatera Utara akan memasuki babak baru.Suasana masyarakat yang lebih kondusif dengan laju pembangunan bergerak lebih baik.Kunjungan wisatawan mancanegara terdongkrak sehingga ekonomi daerah akan bangkit dengan wajah yang lebih bersih dan manusiawi.
Dengan adanya dialog yang konstruktif dengan Bobby Nasution, rencana aksi damai jilid II kemungkinan besar tidak digelar lagi oleh Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan dan Ekologis.
Apalagi rekomendasi penutupan PT TPL Tbk sudah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara untuk ke Menteri Kehutanan Raja Jajuli Antoni. Diharapkan, batas waktu yang dijanjikan Bobby Nasution tidak molor hingga penghujung tahun 2025.
( Hardi / Ludin.P )
.
