Jakarta, detiknewstv.com -
Keresahan masyarakat akibat aktivitas PT Toba Pulp Lestari/PTL semakin meluas. Gerbong besar yang dimotori HKBP atas penutupan operasional pabrik bubur kertas di Desa Pangombusan, Toba, diikuti organisasi kemasyarakatan/Ormas dari bona pasogit, Sumatera Utara.
Deklarasi penutupan PT PTL di Tanah Batak, kali pertama digemakan HKBP Distrik VIII Jakarta. Dihadiri Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan, Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI Pdt Jacklevyn First Manuputy, S.Th,MA, Ketua Sekolah Tinggi Theologia Filsafat Jakarta Pdt Prof Binsar Jonathan Pakpahan dan para tokoh Batak di pelataran Monumen Proklamator RI Soekarno-Hatta, Jakarta, 18 Agustus 2025.
Sejak deklarasi di Monumen Proklamator RI Soekarno-Hatta, hingga Selasa (9/9/2025) tercatat 28 Distrik HKBP yang menyerukan penutupan PT PTL dengan audio visual di berbagai media sosial khususnya platform Facebook.Bahkan pada bulan September ini, 32 Distrik HKBP akan terus menggemakan penutup operasional PT TPL yang merusak lingkungan dan kehancuran ekologis.
Perwakilan Ormas dan Ephorus Huria Kristen Indonesia/HKI dari Sumatera Utara tanpa deklarasi, langsung bergerak ke gedung DPR Senayan, Jakarta, 9 September 2025.Politisi Senayan pun mengakomodir dalam rapat kerja dengar aspirasi masyarakat.
Rombongan Ormas yang menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR: Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, Masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Kapusin.
Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani M.Th dan Ikatan keluarga Katolik Sumatera Utara juga hadir dalam dengar pendapat dengan Komsi XIII DPR.
Perwakilan Ormas menyampaikan keresahan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia/HAM yang selama ini dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kekerabatan masyarakat juga dipecah belah demi kelangsungan operasional PT TPL.Bahkan sudah terjadi amuk masa di Dusun Natinggir, Borbor, Toba karena perlakuan kejam dari karyawan PT TPL.
Karena itu, masyarakat berharap agar DPR segera merekomendasikan penghentian operasional PT TPL demi kelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan ekologis di Tanah Batak, Sumatera Utara.
( Hardi.P)
