Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Hukum dan kriminal Megapolitan TNI POLRI KRIMINAL Hukum & Kriminal hukum Politik TNI AD TNI TNI/POLRI Pendidikan Berita > Polri Sosial Agama News/ Megapolitan News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Internasional Hukum -Nasional Budaya Ramadhan pemerintah Artikel Olahraga News > Nasional Hukum & Hukum dan Krimnal Kesehatan News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah sosial Ramadhan #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

Ketua DPRD DKI Prasetyo: Dampak Kenaikan Pajak Hiburan Akan Ada PHK

Januari 17, 2024 | Rabu, Januari 17, 2024 WIB
JAKARTA, DetikNewstv.com-Dampak dari kenaikan pajak tempat hiburan hingga 40 persen, berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ) karyawan. Hal itu tentu saja menimbulkan sejumlah pihak dan termasuk kalangan legislator di DKI Jakarta.

“Jika pajak hiburan naik hingga 40 persen, wah mati bos! Banyak yang tutup dan para pekerja pun terkena imbasnya. Bisa terjadi gelombang PHK , ”tegas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta , Rabu (17/1/24).
Oleh karena itu, Prasetyo pun meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau mengkaji ulang , terkait kenaikan pajak hiburan dari yang semula 25 persen menjadi 40 persen.

"Jadi, Pemerintah juga harus melihat ( demografi ). Sebab kan beda-beda antara Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya . Makanya, harus dikaji ulang,” pintanya. 

Ketentuan kenaikan tarif pajak hiburan tersebut, justru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pasal 53 ayat 2 , tertulis bahwa besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa.

“Jadi, tarif khusus PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian ketentuan yang tertulis pada beleid tersebut.

Untuk kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta , berlaku multi sejak 5 Januari 2024 . Sebagai tambahan informasi, sebenarnya saat ini hiburan pajak yang harus membayar pengusaha di Jakarta sebesar 25 persen.

Hal tersebut merujuk atau berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2015 . Sedangkan untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen.


( Anto) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update