Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Peristiwa Headline Megapolitan Hukum dan kriminal TNI POLRI KRIMINAL Hukum & Kriminal hukum Politik TNI TNI AD TNI/POLRI Pendidikan Berita > Polri Sosial Agama News/ Megapolitan News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Internasional Budaya Hukum -Nasional Ramadhan pemerintah Artikel Olahraga News > Nasional Kesehatan Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah sosial Ramadhan #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

Kepsek dan Bendahara SDN di Jaktim Diperiksa Disdik Buntut Guru Digaji Rp.300.000

November 27, 2023 | Senin, November 27, 2023 WIB

Jakarta,Detiknewstv.com-,Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memanggil kepala sekolah, bendahara, dan pengawas SD Negeri Malaka Jaya 10, Jakarta Timur, buntut kasus guru honorer digaji Rp 300.000. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo berujar, pihak sekolah dipanggil untuk mengonfirmasi persoalan gaji yang diterima guru mata pelajaran agama Kristen di sekolah tersebut.


“Pada hari ini kami memanggil kepsek dan jajarannya, termasuk bendahara juga sebagai tindak lanjut. Mereka itu sudah dipanggil sebelumnya oleh Bidang SD Disdik DKI,” ujar Purwosusilo saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2023).

Selain itu, kepala sekolah tersebut juga sudah diperiksa oleh Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik DKI Jakarta.

Pemeriksaan ini untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan. Sebab, guru honorer itu disebut menandatangani kuitansi gaji sebesar Rp 9 juta, tetapi upah yang diterima hanya Rp 300.000. “Di berita acara pemeriksaan (BAP) di Bidang PTK, karena ini ada indikasi kasus terkait jabatan kepsek, maka ditindaklanjuti Bidang PTK,” ucap Purwosusilo.

Namun, Purwosusilo enggan menjelaskan secara terperinci hasil klarifikasi dan pemeriksaan sementara terhadap kepala SDN Malaka Jaya 10 dan jajarannya. Dia hanya mengatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pendalaman selesai dilakukan, dan Disdik DKI sudah mendapatkan data yang lengkap.

 “Kami harus punya data lengkap. Yang jelas, kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak, mulai dari pengawas sekolah, guru, kepala sekolah,” ungkap Purwosusilo.

“Terhadap Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Suku Dinas Pendidikan juga sudah kami lakukan,” imbuh dia.

Untuk diketahui, upah yang dilaporkan tak sesuai dengan kuitansi yang tertulis itu dialami guru honorer di SDN Malaka Jaya 10.

 Berdasarkan dokumen yang diterima detiknewstv.com dari anggota DPRD DKI, guru SDN itu menandatangani kuitansi dengan honor sebanyak Rp 9.283.708. "Guru agama Kristen di SD Malaka Jaya 10 Jaktim menandatangani honor Rp 9 jutaan setiap bulan, tetapi dikasihnya hanya Rp 300.000 per bulan," ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Anggota Fraksi PDI-P ini pun menyayangkan gaji yang diterima guru SDN tak sesuai nominal yang tertulis di kuitansi, bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP). 

"Masak guru yang punya posisi penting dan strategis, honor mereka hanya Rp 300.000. Kalau misal dapat Rp 2 juta atau Rp 3 juta itu, karena kebaikan dari kepala sekolah," kata Jhonny. 

Johnny meminta Disdik DKI Jakarta mengevaluasi upah guru honorer. Terlebih, tenaga pengajar itu mengabdi sekolah negeri di Ibu Kota.

 “Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ucap Johnny.


Penulis : Anto.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update