JAKARTA,detiknewstv.com - Penggiat anti korupsi LSM SISIR DPW DKI Jakarta, JF. Sitanggang meminta supaya komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar ikut serta melakukan pemantauan penggunaan Anggaran Tahun. 2023, khususnya yang ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dalam Wacana pemasangan alat ITS ( Itelegen Traffic Light System) untuk mengurangi kemacetan yang ada dipersimpangan Kota Jakarta, diduga justru menjadi ajang KKN bagi Oknum -Oknum. Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun Oknum penyedia Untuk mengeruk keuntungan yang terkesan mubazir" ujar JF.Sitanggang
" Masih kata JF.Sitanggang Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru melakukan pemasangan 20 unit alat ITS sudah menghabiskan Rp.78 Miliar dan sekarang akan dipasang lagi Tahun 2023 40 unit dengan anggaran Rp.130 Miliar yang total keseluruhan Rp.208 Miliar terkesan pemborosan anggaran .
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dari Tahun 2021 sampai 2023 selalu membuat anggaran yang terkesan pemborosan dan melakukan monopoli dimana penyedianya justru orang-orang yang patut diduga binaan dari Oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta " Ungkap JF.Sitanggang
" Dimana seperti kegiatan Alat Uji untuk KIR Kendaraan yang ada di UP.PKB Jagakarsa, sampai saat ini pemaikan nya belum maksimal namun Anggaran Pemeliharaan sudah ada padahal proyek tersebut baru Tahun 2021 dan 2022, Pengadaan Mobil keliling 6 unit untuk uji KIR Kendaraan Tahun 2022, Jalur sepeda yang dimana Pin-pinya saja sudah pada rusak , pengadaan kapal di UPAP Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2021 4 unit sudah mulai jarang Oprasional dan diduga surat-surat kapal belum lengkap , dimana semua penyedia adalah binaan Oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi komisi pemberantasan korupsi ( KPK) Untuk mengusut sampai ke akar-akarnya." kata JF.Sitanggang
JF.Sitanggang juga mendesak supaya Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk meninjau ulang jabatan yang diemban oleh Syafrin Liputo sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. sudah cukup lama menjabat. yang mana diduga sebagai penunjuk penyedia binaan yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun UPT- UPT yang ada selama ini, sementara Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mempunyai PJLP yang bertugas dilapangan di lima wilayah serta provinsi.
" Samapi berita ini tayang kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo belum berhasil di konfirmasi.
Laporan : Anto
