Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Nasional Sorotan Daerah Berita Headline Peristiwa Megapolitan Hukum dan kriminal KRIMINAL TNI POLRI hukum Hukum & Kriminal TNI Politik TNI AD TNI/POLRI Pendidikan News/ Megapolitan Sosial Berita > Polri Agama News > Sorotan News > Megapolitan Bisnis Budaya Internasional Hukum -Nasional pemerintah Olahraga Ramadhan Artikel Kesehatan News > Nasional Hukum & Hukum dan Krimnal News/ Sorotan TNI & Polri Artikel Nasional News > Peristiwa Polri Polri Nasional google.com kegiatan Agama Artikel News advokasi Papua YouTube Google Facebook LinkedIn MetroTV opini sosial Ramadhan Anisa Baswedan Nasional Hukum&Kriminal News > Kriminal News > Polri News> Megapolitan News> TNI AD Peristiwa Daerah #youtube #google #hello #Lazada #facebook Anies Baswedan Nasional Diskusi Hukum dan Kirminal Nasional Artikel Google.com Nasional- sorotan -Politik News /Megapolitan Pendidikan Nasional Pertanian Politik > Nasional Polri-TNI Sorotan<Nasional TNI dan polri TNI& POLRI TNI-Polri Anies Baswedan Nasional Budaya Agama Corona Desa Palsari Ekonomi Ekonomi / News Gubernur Jawabarat Hilman Hukum &Kirminal Kebakaran Kriminalisasi Lalulintas Lowongan pekerjaan Musik Nasional -sorotan Nasional Artikel Google.com Jayawijaya Papua Nasional Sorotan Nasional polri Nasional& Sorotan Nasional<Sorotan Natal New> Nasional News / Hukum & Kriminal News > Hukum & Kriminal News >Megapolitan Olahraga POLRI Organisasi PERISTIWA -SOROTAN#Nasional Pemkot Bogor Peristiwa Nasional Peristiwa+Hukum dan Kriminal Peristiwa-daerah Peristiwa<Sorotan Peristiwa<Sorotan<Nasional Pertanian & Ekonomi Pimpinan Pompes Polri#Nasioanal Polri-Nasional -pendidikan Pristiwa Sorotan Pemerintah Sorotan Pemerintah Pacitan Sorotan hukum dan kriminal Sorotan-Nasional Sorotan<Viral Sorotan<peristiwa Sosial Islam Sosial LSM Sosial Ramadahan TNI Nasional TNI- POLRI TNI-AD kejadian oprasi gabungan pasar Ramadan sejarah

MRP Papua pertanyakan Pemda Papua, atas pembekuan semua Tupoksi MRP Tahun 2023.

Juni 13, 2023 | Selasa, Juni 13, 2023 WIB
Jakarta,MRP Papua pertanyakan Pemda Provinsi Papua yang tidak menganggarkan Belanja Penunjang Kegiatan Anggota MRP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, selama perpanjangan masa jabatan MRP periode 2017-2022 sejak Januari sampai 20 Juni 2023. Hal ini tidak sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.4-6.202 tertanggal 20 November 2022. 

Ia juga mengatakan,Dalam SK Mendagri diputuskan tercantum pada point (kedua) bahwa "selama masa perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis.Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022, diberikan hak keuangan berdasarkan PP 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP 54 Tahun 2004 tentang Majelis.Rakyat Papua. 

Hal ini berdampak pada terhambatnya  
semua Tugas Pokok dan Fungsi anggota MRP Papua dalam melayani Orang Asli Papua dan melakukan kordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat.

 Selain itu persoalan internal di lembaga MRP Papua, belum adanya pejabat Seklis MRP definitif, mengakibatkan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan mengalami hambatan sehinga anggota MRP tidak bisa menjalankan tuposkinya secara maksimal. Maka kami meminta Plh. Gunernur untuk menunjuk Plt. Seklis MRP Prov. Papua.


Berdasarkan persoalan diatas, maka anggota MRP Provinsi Papua meminta agar hak-haknya dibayarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Tim Redaksi 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update