Jakarta,detiknewstv.com 8 ahun pemerintahan Jokowi lumayan memberikan tingkat kepuasan bagi sebagian masyarakat. Namun kepuasan tersebut bukan sertamerta sudah menjawab persoalan Rakyat Papua secara menyeluruh.
Ada satu hal membutuhkan penanganan melekat dan sangat menggelisahkan. Peluang -peluang demokrasi disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab oleh beberapa kalangan.
Demi alasan kebebasan, rakyat terus diprovokasi, dengan melebih-lebihkan seakan rakyat Papua berhak atas semuanya. Wacana kebebasan dipersempit menjadi “mana hakku” dan “bagaimana aku memperoleh hakku” Bahkan tidak bisa membangun Keharmonisan terhadap Rakyat Papua.
Itulah kenapa oleh seorang filsuf Axel Honneth disebut “patologi kebebasan”. Kebebasan demikian adalah patologis karena berakibat menyempitkan manusia hanya sebagai “orang yang berhak” dan melupakan sebagai “ manusia yang berkewajiban”,
Sebuah keadaan di Papua jika terus menerus diperdengarkan seakan mengumbar demi haknya Pemimpin Kekuasaan, dipastikan akan menularkan pemahaman keliru dilingkungan secara psykologi-sosial . Muncul fanatisme, menghalalkan cara, ketidakpedulian, Korban jiwa terhadap rakyat Papua,dalam keterikatan dan identitas sosial.
Apalagi jika disertai bumbu-bumbu sentimen bernada pengecualian. Contoh terkini dari pernyataan politisi, “mana hakku sebagai pribumi” dan “bagaimana aku harus meraih hakku sebagai pribumi”. Yang ternyata orang asli Papua Di bunuh tanpa keadilan, di intimidasi, Presiden Republik Indonesia mengirim Militer ke Papua hanya untuk Memburu dan membunuh rakyat Papua??
Seperti Saat ini Politikus-politikus melakukan propaganda demi Merebut Papua dan atas dasar kebebasan, Politik Papua merdeka lalua membunuh seluruh rakyat Papua dengan sesuka hati mereka, dah dibalut mengatanamakan demokrasi.
Dan mereka masih berkeliaran dalam jagad dala. demokrasi. Dengan kemampuan berorasi dan memberikan kapitalisasi di Papua dan pesona memikat mereka pandai menggunakkan bahasa yang akrab di telinga rakyat,Papua
Membuat kesan seakan bijak dan menyejukkan serta memberi harapan baru. Pandai menyembunyikan tindakan menyulut permusuhan. Arif dalam berkhotbah tentang kesederhanaan namun pada kenyataannya korup, rakus dan siap memangsa lawan.
Sementara rakyat Papua sendiri belum matang dalam mengolah dan menyadari bagaimana gambaran tentang demokrasi sesungguhnya.
Dengan mudah tersulut dan anarkis oleh provokasi politik yang membakar emosi terhadap Rakyat Papua,Apalagi jika membahas persoalan agresi agama dan politik, ibarat menembakkan senjata api ditengah keramaian. Bisa dibayangkan keributan dan reaksi keras mengatasnamakan rakyat Papua akan tersulut. Kemanusiaan, nurani rakyat Papua sungguh dimiskinkan oleh kepentingan kekuasaan.
Tidak dapat diklasifikasikan para aktor politik Kekuasaan,mana yang dominan dalam keberpihakan pada rakyat, semua merasa menegakkan demokrasi, tetapi sesungguhnya mereka ancaman dan bisa meruntuhkan demokrasi yang baru kita bangun dengan susah payah.
Pemandangan ini sangat mudah dijumpai dan bukan sesuatu yang tabu dibicarakan.
Hal ini terbaca dalam laju arus lalu lintas pemberitaan di media sosial yang begitu kritis, sinis cenderung kasar tanpa rambu menghujat membunuh tanpa hukum, mengintimidasi tanpa hukum, terhadap kebijakan, langkah,
Kata-kata pejabat atau wakil rakyat. Keadaan ini sangat bahaya bagi demokrasi Papua representatif yang kita miliki. Globalisasi telah menelan bulat-bulat hidup kita.
Akal sehat, rasa kebersamaan dan naluri toleransi dikesampingkan.
Presiden Jokowi mengatakan demokrasi kita sudah kebablasan. Penegakan hukum jadi kartu truf agar demokrasi memiliki koridor.
Kondisi perpolitikan, sosial dan hukum di Indonesia yang terjadi seakan berebut panggung melawan satu sama lain mengatasnamakan kebebasan pembangunan bagi Rakyat Papua
Definisi kebebasan jadi bisa .
Tergantung pada orang yang mengatakannya. Jika klaim kebebasan berbenturan di ruang sosial yang terjadi adalah kekacauan. Bikin orang jadi bimbang bahkan salah memaknai. Ironis muncul sebagai tokoh tanpa dosa dan merasa terzolimi. Terhadap Rakyat Papua
Kebebasan secara umum dapat dimaknai sebagai kemerdekaan atau lepas dari belenggu kebendaan/ kerohanian. Tidak melanggar hukum dan undang -undang. Dari beberapa pandangan menyebutkan kebebasan mencakup, bebas mengeluarkan pendapat, bebas beribadah, bebas dari kekurangan dan kemiskinan, serta bebas dari ketakutan.
Hal ini bagi saya Pemahaman keliru dan perlawanan politik Papua pribumi dan militer terhadap rakyat Papua hal tidak kelihatan namun bisa dirasakan ini adalah perjuangan tidak mudah, terjal penuh onak duri.
Kebebasan berekspresi tidak sama dengan semaunya mengeluarkan pendapat tanpa solusi untuk kebaikan penguasa.
Pernyataan atau definisi kebebasan harus dilekatkan dengan pemaknaan yang benar dan tidak kebablasan. Jangan dikonotasikan seperti cel kangker ganas, cepat atau lambat akan merusak seluruh jaringan dalam tubuh sebagai penyebab kematian.
Koridor ataupun batasan adalah demi kepentingan “rakyat” bukan rakyat dengan segala keluhan menuntut hak semata dan melupakan kewajiban sebagai warga negara yang santun.
Selaras dengan sila ke dua dalam pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bebas bersyarat dengan balutan rasa cinta kedamaian, beretika, manusiawi dalam kebersamaan saling tolong dan semangat bekerjasama untuk kebaikan bangsa.
Adab dalam menyampaikan aspirasi tetap menjadi syarat utama, kritis dan memberi sebuah jalan keluar yang sesuai dengan kondisi bangsa. Jangan sampai dalil kebebasan berdemokrasi Papua hancur jadi virus yang membunuh demokrasi rakyat Papua dari dalam.
Bukan tanpa sebab kebebasan yang ditunggangi kepentingan ditertibkan, semata untuk meredam tindak pidana di jagad maya. Ini dibutuhkan karena beberapa pihak telah memanfaatkan media daring untuk menggiring opini tertentu. Sangat berpotensi menjadi ancaman kehidupan berdemokrasi di Papua
Ketika rantai kebohongan membelit masyarakat Papua dalam lingkaran setan, apa yang bisa dilakukan. Perang melawan kebohongan pada level akar rumput butuh keberpihakkan. Berfikir dan peduli pada kepentingan orang lain dalam kebersamaan.
Hanya kepedulian yang bisa menyelamatkan. Pada level elite sebaiknya bisa memproduksi kebenaran faktual, mencari cara kontekstual untuk mempromosi kebenaran ditengah kepalsuan terhadap rakyat Papua dan memperkuat moral.
Agar pesona muncul sebagai tokoh idola penjaga kebenaran. Publik perlu bukti, institusi politik memang dibentuk untuk kemaslahatan umum yang bisa diandalkan. Rakyat butuh teladan.
Sumber: Papua Muslim
Peduli menyuarakan untuk rakyat Papua
